Bangkok, 14 Februari 2025 - Pemerintah Thailand tengah mempertimbangkan untuk mencabut larangan penjualan alkohol pada jam-jam tertentu dan hari-hari besar keagamaan Buddha. Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra telah menginstruksikan kementerian terkait untuk mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari potensi perubahan kebijakan ini.

Pembahasan ini muncul setelah adanya keluhan dari berbagai sektor ekonomi, terutama industri pariwisata, yang merasa terhambat oleh pembatasan penjualan alkohol. Larangan penjualan antara pukul 14.00 hingga 17.00 waktu setempat dianggap merugikan peluang bisnis dan mencoreng citra pariwisata Thailand.

Pada tanggal 11 Februari, delapan asosiasi bisnis dari sektor makanan dan minuman, pariwisata, perhotelan, restoran, dan jasa, mengirimkan surat kepada Perdana Menteri. Mereka memperkirakan bahwa pelonggaran pembatasan zonasi, jam operasional, dan penjualan alkohol daring dapat menghasilkan lebih dari 50 miliar baht (sekitar Rp 24 triliun) dari kegiatan ekonomi langsung yang berasal dari wisatawan asing dan konsumen lokal.

Mantan Presiden Asosiasi Bisnis Minuman Beralkohol Thailand, Thanakorn Kuptajit, menyatakan bahwa revisi peraturan ini sejalan dengan inisiatif pemerintah untuk menjadikan pariwisata sebagai agenda nasional. Industri perhotelan dan hiburan sangat bergantung pada kegiatan pariwisata dan rekreasi, yang seringkali terkait dengan konsumsi alkohol.

Presiden Asosiasi Bisnis Kehidupan Malam Pattaya, Lisa Hamilton, menambahkan bahwa larangan penjualan alkohol pada jam-jam tertentu dan hari besar keagamaan menyebabkan kebingungan bagi wisatawan dan mempengaruhi bisnis. Ia mencontohkan bahwa pada hari raya Buddha, pemilik toko harus saling mengingatkan tentang larangan penjualan alkohol, yang berdampak signifikan pada pendapatan mereka.

Namun, pemerintah juga menyadari pentingnya melindungi generasi muda dari risiko penyalahgunaan alkohol. Perdana Menteri Shinawatra menegaskan bahwa pemerintah berusaha menyeimbangkan pertumbuhan pariwisata dengan tanggung jawab sosial. Ia menekankan perlunya melindungi kaum muda dari akses terhadap alkohol, meskipun pelonggaran pembatasan dapat meningkatkan pendapatan bisnis dan pariwisata.

Sebagai langkah alternatif, asosiasi bisnis mengusulkan penegakan hukum yang lebih ketat, seperti melarang penjualan alkohol kepada orang di bawah usia 20 tahun atau yang dalam keadaan mabuk, serta memperberat hukuman bagi pengemudi yang mabuk. Mereka juga mengusulkan kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat untuk mempromosikan konsumsi alkohol yang bertanggung jawab.

Wakil Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri, Anutin Charnvirakul, menyatakan bahwa Perdana Menteri telah meminta Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pariwisata dan Olahraga untuk meneliti masalah ini lebih lanjut. Departemen Administrasi Provinsi akan memantau perubahan peraturan, termasuk undang-undang zonasi yang telah lama berlaku dan perlu amandemen.

Peraturan penjualan alkohol di Thailand pertama kali diberlakukan pada tahun 1972 oleh pemerintah militer, dengan tujuan mengurangi kebiasaan minum alkohol pada jam makan siang di kalangan pegawai negeri. Peraturan ini kemudian diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Pengendalian Alkohol 2008, yang menetapkan hukuman bagi pelanggar, termasuk hukuman penjara hingga 6 bulan dan denda hingga 10.000 baht (sekitar Rp 4,8 juta).

Meskipun demikian, sejak 26 Desember 2024, beberapa peraturan alkohol mulai dilonggarkan, termasuk pencabutan pembatasan di terminal bandara internasional, yang memungkinkan penjualan alkohol tanpa memperhatikan hari raya Buddha atau batasan waktu. Pemerintah berharap evaluasi yang komprehensif akan menghasilkan kebijakan yang seimbang, yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata sambil melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan alkohol.

Berikut adalah tabel yang merangkum poin-poin penting dalam diskusi ini:

Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan solusi yang optimal bagi semua pihak yang berkepentingan.