Kasus perburuan badak di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) memasuki babak akhir. Pada hari Rabu, 12 Februari lalu, Pengadilan Negeri Pandeglang menjatuhkan vonis kepada enam terdakwa yang terlibat dalam perburuan ilegal tersebut. Keenamnya dinyatakan bersalah atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, khususnya Pasal 40 ayat 2 juncto Pasal 21 ayat 2 huruf a dan huruf d.

Balai TN Ujung Kulon dalam rilis resminya pada Senin, 16 Februari 2024, menginformasikan bahwa hakim ketua dalam persidangan yang digelar pada 5 Juni 2024, menyatakan Sunendi terbukti bersalah dalam kasus perburuan badak jawa yang dilindungi di wilayah TN Ujung Kulon.

Fakta persidangan yang terungkap pada 9 Oktober 2024, semakin memperjelas skala kejahatan ini. Kelompok pemburu badak yang dikomandoi oleh Sahru mengakui perbuatan kejinya, yaitu membunuh setidaknya enam ekor badak jawa dalam kurun waktu 2018 hingga 2022. Pengakuan ini menjadi bukti betapa seriusnya ancaman terhadap populasi badak jawa yang semakin kritis.

Kasus ini bukan hanya sekadar tindak kriminal biasa, melainkan sebuah tragedi yang menyoroti tantangan besar dalam upaya konservasi satwa langka di Indonesia. Perburuan ilegal yang berlangsung selama bertahun-tahun telah mengancam keberlangsungan hidup badak jawa, spesies yang hanya dapat ditemukan di TN Ujung Kulon.

Upaya penegakan hukum dalam kasus ini melibatkan berbagai pihak. Operasi Jaga Satwa yang digelar oleh gabungan Polda Banten, Balai TN Ujung Kulon, Ditjen PPLHK Gakkum, dan K9 Mabes Polri, berhasil mengamankan para pelaku. Operasi yang berlangsung selama 10 hari, mulai dari 7 Mei hingga 16 Mei 2024, berhasil menangkap Atang dan membujuk lima pelaku lainnya (Sahru, Leli, Sayudin, Karip, dan Isnen) untuk menyerahkan diri.

Selain terkait perburuan satwa dilindungi, para pelaku juga dijerat dengan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pembatasan Kepemilikan Senjata Api oleh Masyarakat Sipil Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena terbukti memiliki senjata api ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok pemburu ini tidak hanya melakukan perburuan ilegal, tetapi juga melanggar hukum terkait kepemilikan senjata.

Sidang vonis yang berlangsung di Pengadilan Negeri Pandeglang dari pukul 15.30 WIB hingga 18.40 WIB menjadi penutup dari serangkaian proses hukum yang panjang. Putusan hakim diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan menjadi peringatan bagi pihak-pihak lain yang berniat melakukan tindakan serupa.

Implikasi Kasus Perburuan Badak Jawa

Kasus perburuan badak jawa ini memiliki implikasi yang sangat luas, tidak hanya bagi kelestarian satwa langka, tetapi juga bagi citra konservasi Indonesia di mata dunia. Beberapa implikasi penting dari kasus ini antara lain:

• Ancaman Kepunahan: Perburuan ilegal merupakan ancaman utama bagi populasi badak jawa yang sudah sangat sedikit. Setiap individu badak yang dibunuh akan semakin mempercepat laju kepunahan spesies ini.
• Kerugian Ekonomi: TN Ujung Kulon merupakan salah satu destinasi wisata alam unggulan di Indonesia. Keberadaan badak jawa menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Perburuan badak dapat merusak potensi wisata dan mengurangi pendapatan daerah.
• Kerusakan Ekosistem: Badak jawa memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Keberadaan mereka membantu menyebarkan biji-bijian dan memelihara keanekaragaman hayati. Hilangnya badak jawa dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang lebih luas.
• Citra Negatif: Kasus perburuan badak dapat mencoreng citra Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap konservasi satwa langka. Hal ini dapat berdampak negatif pada kerjasama internasional dalam bidang konservasi.

Upaya Konservasi yang Perlu Ditingkatkan

Untuk mencegah terulangnya kasus perburuan badak jawa, diperlukan upaya konservasi yang lebih komprehensif dan terpadu. Beberapa langkah yang perlu ditingkatkan antara lain:

• Peningkatan Pengawasan: Pengawasan di wilayah TN Ujung Kulon perlu ditingkatkan, baik melalui patroli rutin maupun penggunaan teknologi canggih seperti drone dan kamera pengintai.
• Pemberdayaan Masyarakat: Masyarakat sekitar TN Ujung Kulon perlu dilibatkan secara aktif dalam upaya konservasi. Mereka dapat menjadi mitra penting dalam menjaga kelestarian badak jawa.
• Penegakan Hukum yang Tegas: Penegakan hukum terhadap pelaku perburuan harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu. Hukuman yang berat diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.
• Peningkatan Kesadaran: Kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi badak jawa perlu terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi.

Dengan upaya konservasi yang lebih baik, diharapkan populasi badak jawa dapat terus bertambah dan terhindar dari ancaman kepunahan. Kelestarian badak jawa merupakan tanggung jawab kita bersama.